Informasi Dunia Islami

Kamis, 13 April 2017

Dasar Hukum Zakat Profesi

Isu zakat profesi kembali menghangat akhir-akhir ini. Ada dua
pendapat yang mengemuka. Pertama, pendapat yang meniadakan zakat profesi karena dianggap membuat sesuatu yang baru (bid’ah). Kedua, pendapat yang menyetujui zakat profesi tetapi tidak setuju dengan cara perhitungannya yang di-qiyas-kan dengan zakat pertanian. Tentu perbedaan pendapat ini perlu disikapi dengan bijak dan dengan akhlakul karimah, selama ada pijakan dalil-dalil yang bersumber dari Alquran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW.








Munculnya argumentasi tentang zakat profesi atau penghasilan oleh para ulama kontemporer pada dasarnya merujuk kepada dalil-dalil umum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Lalu ditambah lagi dengan beberapa riwayat para sahabat Rasulullah SAW yang diikuti oleh praktik para pemimpin Islam pascakepemimpinan Rasulullah SAW (M Taufik Ridlo, 2007).

Untuk itu, ijtihad terkait hal ini tidak dilakukan secara sembarangan apalagi dengan niat untuk membuat-buat sesuatu yang baru. Perlu disadari zakat profesi ini adalah bagian dari zakat mal dan bukan sesuatu yang terpisah dari kelompok zakat maal. Hanya sumbernya saja yang berasal dari profesi seseorang.

Dasar Hukum

Allah SWT berfirman, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. adz-Dzâriyât : 19)

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS al-Hadîd : 7)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (QS al-Baqarah : 267)

Baca:   Cara Menghitung Zakat Penghasilan
Rasulullah juga bersabda, “Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR Tabrani)

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, ia akan merusak harta itu.” (HR al-Bazzar dan Baihaqi)

Hasil Profesi

Hasil profesi merupakan sumber pendapatan orang-orang masa kini, seperti pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, dan notaris. Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya, mengingat zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (sesuai dengan ketentuan syarak).

Baca:   Apakah Utang Mengurangi Kewajiban Zakat?
Walaupun demikian, jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, ia lebih pantas menjadi mustahik (penerima zakat). Sedang jika hasilnya sekadar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit, ia belum juga terbebani kewajiban zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Ketentuan Zakat Profesi

Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

(1) model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kilogram gabah kering giling atau setara dengan 522 kilogram beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen)

(2) model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Dasar Hukum Zakat Profesi

Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar